Desa Sumber Jaya Permai, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, menerima penghargaan sebagai Terbaik 1 Pelaporan Layanan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Tahun 2026 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu, 19 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam rangkaian upacara peringatan Hari Pengayoman sebagai bentuk apresiasi atas sinergitas dan dedikasi desa dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat setempat. Suasana khidmat menyelimuti pelaksanaan upacara yang dihadiri oleh jajaran berbagai Pemerintah Daerah, Ketua DPRD,  serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM. Para penerima penghargaan tampak antusias saat menerima apresiasi atas kinerja administratif dan pelayanan publik yang telah dijalankan sepanjang tahun ini. Keberhasilan Desa Sumber Jaya Permai dalam mengelola pelaporan layanan bantuan hukum menjadi sorotan utama dalam kegiatan tersebut karena dianggap mampu menjadi model bagi desa lainnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah desa setempat menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen bersama dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga yang membutuhkan. Kehadiran Pos Bantuan Hukum di desa dinilai sangat krusial untuk memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan sosial dan hukum secara lebih efisien. Dengan adanya dukungan sistem pelaporan yang baik, masyarakat kini lebih mudah mendapatkan akses keadilan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan warga terhadap pelayanan publik di tingkat desa. Pihak desa berharap penghargaan ini dapat menjadi pemantik semangat bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. Program bantuan hukum ini direncanakan akan terus diperkuat agar mampu memberikan dampak jangka panjang bagi stabilitas dan ketertiban masyarakat di Desa Sumber Jaya Permai. Ke depan, sinergi antara pemerintah desa dan instansi vertikal akan terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum warga.

Penulis: RATIH SULASTRI, S. Pd